Pro Dan Kontra Kenaikan Gaji PNS, Apakah Layak Dinaikkan Atau Karena Ada Unsur Politik? Begini Kata Pengamat

Gerbangnalar.com - Sinyal kuat adanya kenaikan gaji bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Namun, kenaikan gaji PNS tersebut masih menyisakan pro dan kontra, layakkah dinaikkan gajinya atau ada unsur politik, mengingat jelang pemilu 2024 ?

Seperti yang diketahui sebelumnya, jika saat ini pemerintah tengah serius menghitung kenaikan gaji PNS.

Baca Juga: Jokowi Rencanakan Kenaikan Gaji PNS 2024, Benarkah Ada Kepentingan Politik? Begini Respon Para Pengamat

Hal ini seperti yang telah diumumkan oleh Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu, dan rencananya akan diumumkan pada saat penyampaian RUU APBN 2024 saat pidato nota keuangan oleh presiden nanti tanggal 16 Agustus 2023.

Terkait kenaikan gaji PNS sebelumnya pernah diusulkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Abdullah Azwar Anas.

Akan tetapi, kenaikan gaji PNS sebenarnya melalui revisi tunjangan kinerja (tukin), yangmana sebagai bentuk reward terhadap para PNS yang bekerja maksimal.

Baca Juga: PNS Tidak Ada Kata Malas, Aturan Tukin Baru Bagi Mereka Yang Sering Lemot Dalam Kerjaan Tak Dapat Bonus Besar

Pada mulanya, pemberian tukin kepada PNS ini dipukul rata, dimana mereka yang bekerja maksimal dan santai-santai mendapatkan jatah sama.

Oleh karena itu, Anas menegaskan perlu adanya perbedaan dalam pemberian tukin.

"(Karena tukin dipukul rata), oleh karenanya kita usulkan ada gaji yang dinaikkan (dan kini) sedang dibahas bersama menteri Keuangan (Sri Mulyani))," jelas Anas saat acara Rakornas di Kementerian Keuangan, hari Rabu (17/5) lalu.

Baca Juga: AS Gagal Bayar Utang Berikan Ancaman Pengangguran Penduduknya Dan Keterlambatan Gaji Pegawai Serta Tentara

Adapun wacana kenaikan gaji PNS oleh pemerintah, ternyata menimbulkan beragam komentar.

Dalam hal ini, peringatan datang dari Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira. Dirinya menganggap kenaikan gaji PNS justru akan menambah pembelanjaan Negara.

Bima menilai bahwa kenaikan gaji PNS saat ini belum layak, mengingat belanja pegawai dalam APBN terus mengalami pembengkaan dalam beberapa tahun terakhir.