HOT NEWS!! Kemenkominfo Blokir 5 Ribu Situs Judi Online, Diduga karena Susupi Website Pemerintah

GerbangNalar.com - Kira-kira 5.000 situs judi online telah disensor oleh Kemenkominfo.

Menurut Kemenkominfo itus-situs tersebut adalah situs-situs yang meresahkan situs-situs web pemerintah.

Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, menyatakan bahwa sejak tahun lalu pihaknya telah melakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi online.

Baca Juga: Heboh Wanita Berjilbab Buat Konten Tutorial Makan Daging Babi Biar Halal, Netizen Singgung Kasus Lina Mukherje

Dia mencatat bahwa Kemenkominfo terus berupaya memperkuat keamanan situs-situs pemerintah.

Salah satu rekomendasi utama yang disampaikan oleh Kementerian Kominfo adalah melaksanakan uji penetrasi secara berkala, yaitu tes yang bertujuan untuk menemukan kerentanan keamanan pada sebuah situs.

"Kami menyarankan untuk melakukan penetration test atau tes penetrasi secara rutin supaya kita tahu seberapa handal pertahanan situs kita," ucap Usman seperti dikutip Gerbang nalar dari Antara.

Baca Juga: Lomba Mobile Legends Mengguncang Desa Purnama! 13 Tim Beradu Kehebatan di Turnamen Fenomenal!

Menkominfo Ungkap Bahaya Judi Online

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi telah mengungkapkan kesiapannya dalam mengatasi aktivitas pinjaman online (pinjol) ilegal yang mengganggu masyarakat.

Menurut beliau, pendekatan untuk mengatasi pinjol ilegal akan mirip dengan pendekatan dalam menangani judi online, yaitu melalui kerjasama dengan perusahaan penyedia layanan seluler.

"Saya sudah bilang ke operator, ini judi jangan pakai lagi, langsung diblok, judi ini sekarang pakai nomor asing semua loh, sudah tidak pakai nomor Indonesia kan? Karena judi sudah kita kepung, tidak boleh, nah sekarang tinggal pinjol dan begitu juga nanti," ungkapnya.

Baca Juga: Intip Bocoran 16 Jurusan yang Punya Peluang Besar Lolos CPNS 2023 dan PPPK, Apa Jurusanmu Termasuk? CEK DISINI

Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) juga bekerja sama dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dalam rangka menangani layanan pinjaman online ilegal.

Dengan langkah ini, diharapkan bahwa aktivitas para pelaku dan pengembang aplikasi pinjaman online ilegal dapat terbatas, sehingga jumlah tindak kejahatan dapat berkurang.